Wamenko Pangan: Usulan Gula Masuk Bantuan Pangan Masih Perlu Dikaji

Hanif Faisol Nurofiq Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan menyatakan usulan memasukkan gula sebagai komponen bantuan pangan pemerintah masih memerlukan kajian lebih lanjut. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait usulan tersebut.

Hanif mengatakan pemerintah terus mencermati berbagai masukan yang bertujuan memperkuat program bantuan pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional.

“Nah, ini kalau terkait dengan konteks kemandirian pangan ya pastinya itu menjadi hal yang penting. Tapi dalam (hal gula masuk pada komponen) bantuan pangannya, sepertinya belum (ada pembahasan),” kata Hanif saat ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu (14/6/2026), yang dikutip Antara.

Menurutnya, setiap masukan dari pemangku kepentingan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pangan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hanif menegaskan pembahasan mengenai kemungkinan penambahan komoditas dalam program bantuan pangan harus dilakukan secara hati-hati. Selain mendukung sektor pangan nasional, pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor lain agar kebijakan yang diambil memberikan manfaat optimal.

“Pemerintah akan terus membuka ruang dialog dan kajian terhadap berbagai usulan strategis guna memperkuat ketahanan pangan serta mendukung kemandirian pangan nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Hanif menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait usulan gula menjadi bagian dari bantuan pangan. Saat ini, program bantuan pangan yang berjalan mencakup beras dan minyak goreng, yang disalurkan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Kalau sepanjang itu belum (ada pembahasan), belum kita cermati ya. Karena kan sebenarnya keperluan gula kan juga tidak bisa dianggap dari satu sisi ya, ada sisi lain yang juga perlu kita pertimbangkan gitu,” ucapnya.

Sebelumnya, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan agar gula pasir dimasukkan ke dalam program bantuan pangan nasional. Menurut APTRI, langkah tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan pasar gula domestik sekaligus meningkatkan kepastian penyerapan hasil produksi petani tebu.

APTRI menilai penambahan gula dalam paket bantuan pangan juga dapat mendukung daya beli masyarakat. Namun, volume gula yang diberikan tidak perlu sebesar beras karena tingkat konsumsi gula jauh lebih rendah.

Soemitro Samadikoen Ketua Umum APTRI mengusulkan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan satu kilogram gula untuk setiap penyaluran 10 kilogram beras.

“Enggak usah banyak kalau kasih gula, karena kebutuhan gula ini volumenya 10 persen dari kebutuhan beras. Jadi kalau beras itu dikasih 10 kilo, kasilah gula 1 kilo aja. Kalau memang dianggap gula ini terlalu mahal,” kata Soemitro saat pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta, 25 Mei lalu.

Saat ini, pemerintah melalui Perum Bulog masih fokus menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat.

Dalam program stimulus ekonomi itu, setiap keluarga menerima bantuan 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng untuk alokasi Februari-Maret 2026. Bulog juga terus mempercepat distribusi agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan mencapai target yang ditetapkan pemerintah. (ant/bil/iss)