Aditya Perdana Direktur Eksekutif Algoritma mengatakan, Ganjar Pranowo Calon Presiden Nomor Urut 2 pada Pilpres 2024 akan melakukan pendekatan berbeda pada proyek Ibukota Nusantara (IKN).
“Setiap calon yang terpilih nanti pasti punya gaya sendiri dalam mengelola IKN. Ada prioritas yang tentu dilakukan Pak Jokowi akan dihilangkan atau ditunda. Pilihan-pilihan itu bisa dilakukan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Menurutnya, hal itu sangat dipengaruhi seberapa besar kepentingan para capres di IKN.
“Pak Ganjar tentu memiliki pandangan berbeda dengan Pak Prabowo, karena Ganjar tahu positioning Jokowi tidak ada di dia,” jelasnya.
Tapi, Aditya bilang baik paslon Ganjar-Mahfud atau Prabowo-Gibran sama-sama memiliki kepentingan di IKN.
“Dari sisi paslon nomor 1 atau nomor 3 tentu akan kritis. Sedangkan nomor 2 belum jelas akan kritis soal apa, karena ada kepentingan besar di situ,” imbuhnya.
Walau kelihatannya mendukung, Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) itu menduga sebenarnya baik pasangan nomor 3 Ganjar-Mahfud belum solid betul soal melanjutkan bentuk dukungan mereka terhadap IKN.
Apalagi pasangan nomor 1 Anies-Muhaimin yang menolak IKN. Kesepakatan soal IKN, lanjutnya, harus segera dirumuskan karena gelaran debat akan segera dimulai.
“Dalam positioning capres-cawapres mereka harus solid, karena pada debat akan ditanya. Sementara IKN harus dijalankan karena sudah ada undang-undangnya,” sebut Aditya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek IKN.
“Saya orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan. Tentu saja IKN sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota,” ucapnya di Kalimantan.
Calon presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024 menyatakan, aset negara yang kelak dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebaiknya menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan.
“Kalau kemudian sektor-sektor pemerintah, dalam arti aset yang mesti dibangun, kita optimalkan dari APBN. Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari investasi, itu hanya bersifat mendukung,” jelas Ganjar.
Sementara itu, Trubus Rahadiansyah Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) menilai, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek dengan keuntungan besar untuk jangka panjang.
“Kalau dari teori cost and benefit, itu cost-nya besar tapi benefitnya juga besar untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek, cost-nya besar, benefitnya kecil,” katanya di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti itu juga menyebut ada keuntungan lain yang didapat Indonesia kalau meneruskan pembangunan IKN, yaitu kepercayaan dari dunia investasi.
“Ada benefit lain yang besar, kepercayaan investor internasional naik karena Indonesia berani melakukan pembangunan IKN di tengah situasi global yang tidak baik-baik saja,” paparnya.
Lebih lanjut, Trubus menegaskan calon presiden yang menyatakan komitmen pada kelanjutan pembangunan IKN juga harus mempersiapkan perencanaan matang terkait pembiayaan.
Karena tantangan terberat IKN adalah soal pembiayaan. Sesuai amanat UU IKN, pembiayaan IKN diperoleh dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Kalau dalam UU IKN, pembiayaan IKN pembangunannya menggunakan sistem KPBU. Sekarang kalau dia berkomitmen ingin konsisten membangun ya berarti capres sudah punya perencanaan, sudah punya program untuk mendatangkan investor. Karena tidak boleh kemudian semuanya APBN, bisa jebol nanti,” tegasnya.
Oleh sebab itu, semua capres termasuk Ganjar dituntut mempunyai program kerja yang jelas dalam pembangunan IKN.
“Makanya ketika dia mengatakan melanjutkan, itu kan harus dengan argumentasi yang jelas, diuraikan dalam program kerja,” ungkapnya.
Trubus menjabarkan penyebab IKN Nusantara kerap mendapat sorotan publik. Menurutnya, pemerintah kurang komunikatif dan terbuka pada publik berkenaan dengan pembiayaan.
“Kenapa Pak Jokowi sering kali kelimpungan? Dipertanyakan publik terus? Karena Pak Jokowi tidak bisa menjelaskan, tidak ada jubirnya yang menjelaskan kebijakan itu,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga dinilai kerap menyampaikan informasi yang tidak konsisten terkait keberadaan investasi di IKN. Padahal, masalah pembiayaan IKN menjadi perhatian publik karena membutuhkan dana yang sangat banyak.
“Ini kan rusaknya dari Pak Jokowi sendiri? Sehingga masyarakat bertanya-tanya tentang keberadaan investor,” timpalnya.
Trubus menerangkan IKN dibangun atas dasar kepentingan masa depan. IKN juga menjadi wujud semangat perubahan. Sehingga, capres-cawapres yang menolak atau menerima IKN harus mempunyai argumentasi yang kuat.
“Jadi, ini menjawab tantangan ke depan. Sama dengan IKN yang dibangun atas dasar menjawab tantangan ke depan, bukan sekarang. Kalau orang nggak mau, ya artinya nggak mau perubahan,” pungkasnya. (rid/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
