Rabu, 28 Februari 2024

Komitmen Pembenahan Hukum Bisa Dongkrak Elektabilitas Capres-Cawapres 2024

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan

Arif Susanto Analis Politik dari Exposit Strategic menilai belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang memberikan penekanan khusus pada penegakan hukum.

Artinya, ketika ada paslon yang mau memprioritaskan penegakan hukum, berpeluang besar mendapatkan keuntungan elektoral.

“Itu poin-poinnya mirip satu sama lain. Ada perbedaan, tapi bukan yang frontal. Salah satu penyebabnya karena ketiganya punya keterkaitan dengan pemerintah yang sedang berjalan,” ujarnya di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Hal itu, lanjut Arif, membuat harapan untuk perubahan signifikan dalam bidang hukum tidak begitu meyakinkan.

“Itu yang membuat saya tidak kelewat optimistis akan ada perubahan yang luar biasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, dia berharap ada paslon yang mampu menghadirkan harapan pada penegakan hukum. Sebab, penegakan hukum adalah akar masalah dan ujung pangkal dari banyaknya masalah di negeri ini.

“Sekarang kita bisa lihat penegakan hukum sangat penting. Dari zaman Soekarno sampai sekarang itu yang jadi salah satu ujung pangkal, termasuk pemberantasan korupsi dan kasus lama hak asasi manusia (HAM),” tegasnya.

Ketika ada paslon yang mau memprioritaskan masalah penegakan hukum, Arif yakin berpeluang besar mendapatkan keuntungan elektoral.

“Kalau ada paslon yang memberi prioritas soal ini saya pikir dia punya peluang untuk terpilih,” ujarnya.

Dari tiga paslon, terdapat salah satu pasangan calon yang berlatar akademisi dan profesional bidang hukum yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Arif menekankan Mahfud untuk konsisten berpegang pada gagasan penegakan hukum.

“Barangkali berbeda juga misalnya Pak Mahfud sebagai akademisi dibandingkan dengan sebagai politisi. Kenapa? Karena tekanan politiknya kan berbeda-beda. Tinggal pertanyaannya, apakah Prof. Mahfud bisa konsisten dengan itu?” tambahnya.

Walau Ganjar-Mahfud MD banyak menyuarakan penegakan hukum, Arif bilang hal itu perlu dibuktikan ke depannya.

“Sejauh ini kalau dari sisi retorika ada harapan, tapi tentu ini masih harus dibuktikan. Karena selama 5 tahun hampir belum ada perubahan yang luar biasa dalam konteks penegakan hukum,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Ganjar Pranowo Capres Nomor Urut 3 pada Pilpres 2024 menegaskan komitmen untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Kemarin waktu kami di Kendari, bapak ibu ada yang bertanya kepada saya, pada saat beliau bertanya ‘Pak sikat KKN’, wah sesuatu yang ternyata memang dirasakan oleh masyarakat. Ini komitmen kami dengan Pak Mahfud,” ucapnya di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

Ganjar menjelaskan, selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia menggunakan tagline ‘Mboten Korupsi Mboten Ngapusi’ yang artinya ‘tidak korupsi dan tidak menipu’.

“Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.

Selama menduduki kursi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar sudah mencopot sejumlah pejabat yang kedapatan korupsi.

Dia menegaskan tidak pandang bulu, bersama Mahfud MD akan memberantas korupsi di Indonesia, termasuk juga membenahi pendekatan dan kepastian hukum.

“Pak Mahfud bisa apa? Pak Mahfud cuma Menko Polhukam. Saya ceritakan itulah hebatnya Pak Mahfud, Menko itu tugasnya mengkoordinasi, tidak mengeksekusi. Tapi, bapak ibu boleh lihat penjelasan beliau setiap bertemu, beliau teriak keras,” tuturnya.

Hal itulah, menurut Ganjar, membuat sejumlah kasus hukum, termasuk korupsi di tanah air mampu dituntaskan.

“Sebetulnya Menko tidak bisa menegeksusi. Tapi, Pak Mahfud sampaikan kepada publik agar kemudian orang yang harus melakukan itu ditampakkan untuk melakukan, dan terbungkamlah kasus korupsi banyak-banyak karena keberanian Pak Mahfud,” ungkap Ganjar.

Sebelumnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menempatkan komitmen penegakan hukum hingga pemberantasan korupsi dalam misi poin kedelapan.

Pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan berkomitmen memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Anies-Muhaimin percaya menegakkan hukum dan merawat demokrasi adalah syarat hadirnya keadilan ekonomi dan sosial.

Untuk itu, keduanya akan kembali pada amanat reformasi, menyempurnakan otonomi daerah, meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dan aparat penegak hukum (APH) serta memberantas korupsi sampai ke akar tanpa tebang pilih.

Sedangkan Prabowo-Gibran menempatkan HAM dan demokrasi pada poin pertama dalam Delapan Misi Asta Cita.

Pada poin pertama itu, tertulis pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju ini berkomitmen untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Kemudian, aspek penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dibubuhkan dalam poin ketujuh, ingin memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.(rid)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Truk Trailer Mogok, Jembatan Branjangan Macet Total

Kecelakaan Truk Box dan Motor di Sukorejo Pasuruan

Tetap Nyoblos Meski TPSnya Banjir

Bus Tabrak Tiang Listrik di Sukodadi Lamongan

Surabaya
Rabu, 28 Februari 2024
27o
Kurs