“Sengketa mengenai ketidakpenuhan syarat administrasi calon tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme pemakzulan. Ini merupakan persoalan keabsahan syarat pencalonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi,” kata dia.
Bivitri juga menekankan bahwa syarat pendidikan minimal tingkat SLTA merupakan syarat yang wajib dipenuhi secara sah sejak awal proses pendaftaran calon.
Menurut dia, pemenuhan syarat tersebut bukan sekadar persoalan melengkapi berkas administratif, tetapi berkaitan dengan legitimasi konstitusional seseorang untuk menduduki jabatan publik.
“Syarat pendidikan minimal adalah syarat yang bersifat imperatif. Syarat tersebut harus dipenuhi secara sah sejak awal pendaftaran atau ab initio,” jelas Bivitri.
Yance Arizona Ahli hukum tata negara dan hukum adat dalam keterangannya menggunakan perbandingan hukum tata negara internasional untuk menjelaskan kewenangan lembaga yudisial dalam menilai keabsahan syarat seseorang menduduki jabatan publik.

NOW ON AIR SSFM 100

