DPR Kritik Sanksi 32 Perusahaan Terkait Karhutla

“Pemerintah daerah berada di garis depan ketika masyarakat mulai merasakan dampak karhutla. Aktivitas ekonomi warga terganggu, rumah sakit menghadapi persoalan kesehatan akibat ISPA, pelayanan kedinasan tidak berjalan optimal, dan transportasi udara ikut terdampak.

Ini menunjukkan bahwa karhutla bukan persoalan yang bisa ditangani oleh sektor kehutanan saja,” kata Indrajaya.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi yang berwenang mengawasi perizinan perusahaan.

Menurutnya, penanganan yang terpadu diperlukan agar upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan dampak karhutla dapat berjalan secara efektif.

Selain persoalan penegakan hukum, Indrajaya menilai pemerintah perlu menghitung kerugian akibat karhutla secara komprehensif. Perhitungan tersebut tidak boleh terbatas pada kerusakan fisik yang terlihat, tetapi juga harus mencakup dampak jangka panjang terhadap lingkungan, kesehatan, pendidikan, pendapatan masyarakat, dan distribusi logistik.