DPR Kritik Sanksi 32 Perusahaan Terkait Karhutla

“Jangan sampai ada kesan negara gentar menghadapi korporasi yang diduga terlibat dalam persoalan karhutla. Semua harus diperiksa secara adil dan transparan. Jika terbukti melanggar, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” tandas Indrajaya.

Ia berharap pemerintah menjadikan penanganan karhutla sebagai momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan, memperbaiki tata kelola perizinan, serta memastikan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. (faz/ipg)