Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo, PA GMNI Desak MBG Dikelola Transparan dan Bebas KKN

Menurutnya, kritik terhadap pelaksanaan MBG tidak semestinya dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Evaluasi justru diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Evaluasi terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tidak boleh dipandang sebagai bentuk penolakan, tetapi sebagai mekanisme demokratis untuk memperbaiki kebijakan agar tepat sasaran,” katanya.

Selain persoalan tata kelola program pemerintah, PA GMNI juga menganggap etika penyelenggaraan negara perlu diperkuat. Praktik politik dinasti, nepotisme, benturan kepentingan, gaya hidup mewah pejabat, hingga pengisian jabatan strategis tanpa mengutamakan kompetensi dinilai dapat menggerus kepercayaan publik.

PA GMNI meminta pemerintah mengembalikan prinsip meritokrasi sebagai dasar dalam pengisian jabatan di lembaga negara maupun BUMN.

Abdy menegaskan, jabatan publik semestinya diberikan kepada sosok yang memiliki kompetensi, integritas dan rekam jejak yang jelas, bukan berdasarkan hubungan politik maupun kepentingan transaksional.