Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo, PA GMNI Desak MBG Dikelola Transparan dan Bebas KKN

“Kompetensi, integritas, rekam jejak, profesionalitas, dan kapasitas kepemimpinan harus menjadi dasar pengisian jabatan publik, bukan karena kedekatan politik atau kepentingan transaksional,” tegasnya.

Dalam konteks keteladanan kepemimpinan, PA GMNI mengingatkan kembali figur Jenderal Hoegeng Iman Santoso mantan Kapolri dan Baharuddin Lopa mantan Jaksa Agung. Keduanya dinilai merepresentasikan kepemimpinan yang sederhana, berintegritas dan berani menegakkan hukum.

“Konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan impulsif harus dicegah melalui transparansi dan akuntabilitas. Meritokrasi harus ditegakkan,” kata Abdy.

Dalam pernyataan sikap tersebut, PA GMNI merumuskan lima maklumat politik taktis sebagai pijakan untuk memperbaiki tata kelola bernegara.

Pertama, meneguhkan Pancasila dan keadilan pembangunan daerah dengan memastikan pemerataan akses kemakmuran serta pelayanan dasar di berbagai wilayah Indonesia.