Peringati Hari Pancasila, PDIP Ingatkan Bahaya Militerisme dan Represi terhadap Suara Kritis

Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Dalam pidatonya sebagai inspektur upacara, Hasto menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh sekadar menjadi simbol negara, melainkan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Menurutnya, nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila menuntut negara untuk menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul tanpa rasa takut.

“Ia harus menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari yang mewujud sebagai kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kemanusiaan ini menentang berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara yang seharusnya melindungi rakyatnya,” kata Hasto.

Hasto juga menyampaikan kekhawatiran partainya terhadap gejala militerisme yang dinilai semakin menguat serta berbagai bentuk pembungkaman terhadap kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik.

“PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sikap kritis merupakan bagian dari tanggung jawab politik warga negara yang lahir dari kecintaan terhadap bangsa dan tanah air.

“Sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi,” tegas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum refleksi untuk menilai sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam penyelenggaraan negara.

Menurutnya, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia saat ini mengalami kemunduran dan cenderung bergerak ke arah sentralisasi kekuasaan.

“Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis,” ungkapnya.

Hasto juga menyampaikan kritik terhadap kondisi penegakan hukum yang dinilai kehilangan independensinya akibat pengaruh kekuasaan politik.

Ia bahkan menilai aparatur negara dan penegak hukum telah dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral menjelang Pemilu 2024.

Karena itu, Hasto mengatakan PDIP melalui forum Rakernas telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perubahan arah kekuasaan yang terjadi.

“Maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan,” jelas Hasto.(faz/ham)