Komisi IV DPR RI sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan setelah rapat bersama Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan (Menhut) membahas seputar kerusakan lingkungan yang memperparah bencana banjir bandang di sejumlah daerah di Sumatra.
Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto Ketua Komisi IV DPR RI mengatakan panja itu akan bekerja untuk membahas lebih lanjut terkait ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, terkait pemanfaatan lahan hutan.
“Ini kan tidak terjadi serta-merta karena setahun terakhir ini saja. Ini terjadi sudah akumulasi dari segala kerusakan-kerusakan hutan kita yang terjadi selama ini,” kata Titiek di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025) dilansir Antara.
Untuk saat ini, dia pun meminta Kemenhut untuk menghentikan semua pemotongan pohon, baik legal maupun ilegal, yang nyata-nyata merugikan masyarakat.
Menurut dia, seluruh pihak bisa melihat bahwa banyak penebangan pohon-pohon besar yang sudah berusia puluhan tahun. Dari penebangan itu, menurut dia, hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan keuntungan, sedangkan rakyat tidak mendapat apapun.
Selain itu, dia meminta pemerintah untuk mencari tahu dan menghukum pihak-pihak yang melakukan penebangan pohon, hingga sangat banyak gelondongan pohon yang terbawa banjir hingga memenuhi aliran sungai maupun lau.Dia mendukung pemerintah untuk menindak siapa pun yang membuat kerusakan ini.
“Nggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung Kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi,” kata dia.
Di sisi lain, penindakan bukan hanya sebatas moratorium yang hanya penghentian sementara saja, melainkan tidak boleh ada lagi penerbangan-penerbangan. Menurut dia, pengusaha-pengusaha pembalakan pohon harus beralih ke usaha lain.
“Sudahlah, itu pengusaha-pengusaha itu cari makan tempat lain. Tanam padi kek, tanam jagung, apa yang lain-lainnya bisa dikerjakan. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita,” kata dia. (ant/bil/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
