Sikap KPPU RI Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Pandemi COVID-19

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut prihatin dengan perlambatan ekonomi global akibat pandemi covid-19 di awal tahun ini. Di mana kondisi itu mengakibatkan persoalan sangat serius di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai antisipasi. Termasuk menetapkan status keadaan darurat selama 91 hari dari tanggal 29 Februari sampai 29 Mei 2020 melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dikutip dari siaran pers KPPU, Selasa (24/3/2020), turut mengapresiasi sikap dan tindakan yang dilakukan pemerintah, serta kontribusi para petugas medis dalam mengatasi persoalan tersebut.

Terkait dengan terjadinya pandemi Convid-19 tersebut, KPPU memahami adanya kondisi darurat yang tentunya membutuhkan penanganan cepat. Khususnya dalam pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan penanggulangan Covid-19. Seperti alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis maupun masyarakat, berbagai produk dan jasa kesehatan lainnya, serta bagi pemenuhan kebutuhan komoditas pangan.

“Kondisi darurat tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan proses pengadaannya melalui mekanisme penunjukan secara langsung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat,” demikian kutipan siaran pers KPPU.

“Penunjukan langsung maupun bentuk kebijakan Pemerintah lain terkait pelaksanaan kegiatan usaha dalam keadaan darurat tersebut, dari sisi persaingan usaha dapat kami tegaskan, adalah hal yang dikecualikan dalam undang undang persaingan usaha,” tulisnya.

Dalam hal ini, KPPU juga menyadari pelaku usaha dari segala ukuran baik besar, menengah, kecil bahkan mikro di hampir semua sektor sangat terpengaruh oleh pandemi global ini. Pemerintah bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional turun dari target 5 persen ke angka 2,5 persen atau bahkan kurang dari angka tersebut di tahun 2020.

Relaksasi penegakan hukum persaingan usaha dibutuhkan pada keadaan darurat tersebut (force majeure). Salah satu bentuk relaksasi yang dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan (termasuk perpindahan asset produktif) untuk menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) setelah periode kebijakan bekerja dari rumah (work from home) berakhir, yakni tanggal 2 April 2020, dengan catatan dapat diperpanjang dengan memperhatikan situasi terakhir.

Dalam masa tersebut, proses penanganan perkara di KPPU juga tetap dilaksanakan secara hati-hati dengan menghindari pertemuan tatap muka dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Sehingga tidak mengorbankan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

KPPU meminta agar pelaku usaha tidak mempraktekkan kartel atau kesepakatan menentukan harga eksesif baik secara langsung dan/atau melakukan penimbunan atau penahanan atas produk APD, produk kesehatan lain dan komoditas pangan kebutuhan masyarakat.

KPPU akan melakukan tindakan hukum yang tegas, apabila dalam proses pendistribusian dan logistik ditemukan upaya-upaya yang merugikan proses penanggulangan bencana tersebut. Sebagai masukan, berbagai opsi kebijakan yang telah dan akan dikeluarkan pemerintah diharapkan bersifat jangka pendek dan terbatas pada upaya mengatasi bencana serta meminimalisir dampak ekonomi dari bencana tersebut.

Oleh sebab itu, di masa mendatang KPPU akan mengedepankan upaya pencegahan, khususnya untuk membantu dan mengadvokasi Pemerintah dalam menyiapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha, sekaligus menghimbau pelaku usaha untuk tetap berperilaku bisnis usaha secara sehat.

KPPU juga akan mempermudah proses pemberitahuan (notifikasi) transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan (termasuk perpindahan asset produktif), peleburan, atau pengambilalihan (termasuk perpindahan aset produktif) serta mempercepat proses penilaian atas transaksi-transaksi tersebut, agar proses investasi dan kolaborasi pelaku usaha dalam upaya pemulihan tersebut tidak menghambat ekonomi nasional.

“KPPU turut mendorong pelaku usaha besar maupun menengah untuk terus berupaya melakukan kemitraan dengan para pelaku usaha mikro dan kecil agar pelaku usaha tersebut terbantu untuk bertahan dalam situasi perlambatan ekonomi, menghindari upaya perilaku usaha diskriminatif terhadap mereka, dan karenanya para pelaku usaha mikro dan kecil tersebut mampu bangkit dan dapat membantu pemulihan perekonomian nasional,” tulis KPPU.(ang/ipg)