Adik Dwi Putranto Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menyatakan salah satu bukti penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia adalah munculnya UMKM yang menjamur di Tanah Air dan menjadi salah satu motor yang aktif menggerakkan perekonomian Indonesia. Motor yang tahan banting dan kuat meski dihantam krisis
“Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61, 07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi,” ujar Adik Dwi Putranto di Surabaya, Senin (3/1/2022).
Sepanjang masa pandemi Covid-19 UMKM telah mengalami pasang surut yang cukup dalam. UMKM menjadi salah satu usaha yang terdampak sangat besar atas kondisi tersebut. “Survei yang dilakukan oleh LIPI menunjukkan bahwa 94 persen UMKM mengalami penurunan penjualan akibat Covid-19. Pada 2020, hanya sebesar 35,2 persen UMKM yang beroperasi normal, sisanya sebesar 34,4 persen beroperasi terbatas, dan sebanyak 30,40 persen UMKM harus menutup usahanya,” kata Adik melalui siaran tertulis.
Namun geliat UMKM perlahan mulai pulih seiring mulai terkendalinya Covid-19 serta didukung dengan realisasi program PEN. Pada periode Maret hingga April 2021, sebesar 84,80 persen UMKM kembali beroperasi, sementara hanya 8,10 persen saja yang beroperasi terbatas dan sebesar 7,10 persen yang harus berhenti Operasi. Salah satu langkah yang mereka lakukan untuk kembali bergerak di masa pandemi adalah melalui digitalisasi, walaupun pada kenyataannya upaya ini tidak maksimal karena penetrasi digitalisasi UMKM terkesan berjalan lambat.
Hal ini terlihat pada saat pandemi, di mana perkembangan platform e-commerce di Indonesia meningkat dengan sangat pesat yang disebabkan oleh shifting consumer behavior pada era Pandemi Covid-19. Data BI menunjukkan bahwa tahun 2020 jumlah transaksi e-commerce di Indonesia bernilai Rp 266 triliun.
“Tetapi kenaikan kinerja penjualan secara online tersebut tidak berbanding lurus dengan besarnya kontribusi UMKM terhadap penjualan tersebut. Mendag RI Agus Suparmanto menyatakan bahwa kontribusi produk lokal termasuk UMKM / IKM Indonesia hanya sebesar 7 persen saja, selebihnya adalah barang impor,” katanya.
Pernyataan Menteri Perdagangan tersebut menurut Adik tidak berbeda jauh dengan apa yang diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pada tahun 2021 proyeksi transaksi e-commerce Indonesia bernilai Rp 395 triliun.
“Tetapi Indef menyatakan bahwa kontribusi produk lokal termasuk UMKM / IKM kita terhadap transaksi tersebut hanya sebesar 10 persen saja selebihnya adalah barang impor. Ini seperti apa yang diungkapkan oleh Pakde Karwo bahwa persoalan digitalisasi UMKM masih menjadi Pekerjaan Rumah bagi kita untuk segera mencarikan solusinya bagaimana kemudian kontribusi UMKM terhadap penjualan secara daring ini bisa dinaikkan secara signifikan,” tegas Adik.
Ketidakseiringan pertumbuhan tersebut menurut Soekarwo Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) disebabkan karena lemahnya komitmen beberapa pihak untuk bersama-sama mendukung peningkatan kinerja UMKM, misalnya dalam hal transformasi digital. Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo, menyatakan bahwa transportasi digital di Indonesia terkesan elitis dan tidak merakyat, hanya dipasang di daerah perkotaan yang memiliki potensi cukup besar.
“Mengapa blank spot kita banyak karena Base Transceiver Station (BTS) hanya dipasang di daerah yang menguntungkan. Untuk itu saya memberikan solusi agar Pemda menggelar fiber optik secara mandiri di daerah masing-masing lewat APBD sehingga masyarakat di pinggiran bisa mengakses internet. Saat ini semua diserahkan kepada perusahaan telekomunikasi, sehingga blank spot banyak dan akhirnya marketing digital untuk UMKM tidak jalan. Dan kondisi ini juga menjadi salah satu ke kendala dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen hingga 5,8 persen di tahun 2022,” ujar Pakde Karwo saat Seminar tentang Outlook Ekonomi Kerakyatan 2022 yang digelar oleh Airlangga Forum secara virtual, Jumat (31/12/2022),
Selain persoalan digitalisasi, keberpihakan yang cukup rendah juga terlihat dari sisi dukungan finansial perbankan. Saat ini kredit UMKM masih sangat rendah. Dari kontribusi UMKM terhadap ekonomi sebesar 61,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM hanya menyerap kredit perbankan hanya sebesar 20 persen.
“Ini ketimpangan yang luar biasa. Selain itu jalinan UMK dan perusahaan besar juga hanya 7 persen. Padahal kebijakan tersebut sudah ada undang-undangnya tetapi konsistensi terhadap aturan rendah. Jadi publik police-nya sangat lemah dan harus diperbaiki. Apalagi serapan tenaga kerja UMKM juga sangat besar, mencapai 116 juta tenaga kerja,” tandas pakde.
OPOP Jadi Pengungkit Kebangkitan UMKM
Keberadaaan UMKM sebagai backbound ekonomi nasional menjadi daya tarik tersendiri bagi pesantren untuk ikut mengembangkan program One Pesantren One produk (OPOP) yang digagas pemerintah.
“Karena dalam populasi UMKM Jatim di dalamnya ada pesantren. OPOP yang dibangun dengan tiga pilar, yaitu santripreneur, pesantrenpreneur dan sosiopreneur ingin hadir menjadi bagian dari pengungkit ekonomi Jatim untuk capai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen,” ujar Muhammad Ghoforin Sekretaris Jenderal OPOP Jatim.
“Bicara santri, adalah memberi bekal enterpreneur kepada para santri. Bicara tentang pesantren adalah mendorong mereka menjadi pelaku koperasi pondok pesantren yang baik. Dan bicara tentang sosiopreneur, mereka pelaku usaha kecil menengah itu kita dorong menjadi pelaku usaha yang bagus,” tambahnya.
Saat ini, jumlah produk yang dihasilkan oleh pondok pesantren di seluruh Jawa Timur mencapai lebih dari 550 produk unggulan. Produk tersebut juga telah dikerjasamakan dengan Rumah Kurasi Kadin Jatim untuk mengetahui apakah kualitasnya sudah layak dijual di pasar internasional, ataukah masih di pasar nasional atau justru masih berada di level padar regional.
“Bahwa OPOP Jatim berkomitmen menjadi bagian dari peningkatan ekspor melalui kerjasama dengan rumah kurasi, Kadin institute, Export Center Surabaya dan lain sebagainya. Intinya adalah produk OPOP, kita minta Kadin Jatim dan Bank Indonesia untuk mengkurasi. Dari sekian produk OPOP ini mana yang layak di level internasional, nasional dan regional. ini yang ingin kita capai,” tandasnya.(iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
