DPR Dorong Pengawasan Sejak Dini untuk Tutup Celah Kebocoran APBN

Hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat peran lembaga pengawasan internal pemerintah.

Harris mengungkapkan, Komisi XI DPR RI sebelumnya telah melakukan rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam rapat tersebut, BPKP menyampaikan adanya lebih dari 1.100 hasil audit yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Temuan tersebut, kata Harris, menjadi indikator bahwa sistem pengawasan perlu diperkuat agar potensi penyimpangan dapat segera diketahui sebelum menimbulkan kerugian negara.

“Peran monitoring harus lebih ditekankan sehingga kebocoran bisa dicegah sejak awal, bukan setelah kerugian negara terjadi,” katanya.

Selain pengelolaan anggaran, Harris juga mengingatkan adanya tantangan dari aktivitas ekonomi bawah tanah atau underground economy yang masih mengurangi potensi penerimaan negara. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah peredaran rokok ilegal yang diperkirakan mencapai sekitar 11 hingga 14 persen dari total peredaran rokok nasional.