Menurut Harris, penanganan terhadap rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dapat memperkuat keberlangsungan industri rokok yang mengikuti aturan serta membuka peluang kerja yang lebih luas.
Ia juga menyebut praktik impor ilegal maupun impor yang dilakukan melalui manipulasi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi bawah tanah yang turut menekan penerimaan negara.
“Kalau ekonomi bawah tanah ini bisa ditekan, APBN akan lebih sehat dan benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Harris.
Harris berharap penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta pemberantasan aktivitas ekonomi ilegal dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga kesehatan fiskal negara.(faz/ham)

NOW ON AIR SSFM 100

