Prabowo Minta Mendikdasmen Bentuk Tim Khusus Evaluasi Buku-Buku Ajar di Sekolah

Prabowo Subianto Presiden RI memerintahkan Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) segera membentuk tim untuk mempelajari dan mengevaluasi kembali buku-buku ajar yang saat ini digunakan di sekolah.

Instruksi itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung lebih dari dua jam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Rapat itu juga dihadiri Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet (Seskab).

“Beliau (Mendikdasmen) diberi tugas (oleh Presiden) untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita, yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar,” kata Prasetyo Hadi usai rapat di pelataran Istana Merdeka, Kamis (12/6/2026) malam.

Menurut Pras sapaan akrabnya, Prabowo Presiden memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan, mulai dari perbaikan infrastruktur sekolah hingga peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir dua jam lebih, betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan (kesejahteraan dan kualitas) gurunya,” ujarnya.

Sementara itu, Abdul Mu’ti mengatakan dalam rapat tersebut dirinya melaporkan sejumlah program prioritas pendidikan yang sedang berjalan, termasuk revitalisasi sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, distribusi papan tulis pintar atau Interactive Flat Panel (IFP), serta penyelenggaraan sekolah terintegrasi.

Ia menjelaskan, pada 2026 pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

“Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70 persen dari alokasi 11.744 itu, dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027,” kata Abdul Mu’ti.

Menurutnya, program revitalisasi sekolah mendapat respons positif dari masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang selama bertahun-tahun menghadapi kondisi sekolah rusak tanpa perbaikan.

“Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tetapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami revitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” ujarnya. (ant/bil/ipg)