FKBI Desak Pemerintah Batalkan Penundaan Wajib Halal hingga 2028

Ia berharap pemerintah menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan penundaan tersebut, termasuk kesiapan pelaksanaan, alasan regulasi, dan dampaknya terhadap masyarakat serta pelaku usaha.

Bagi Tulus, konsistensi dalam menjalankan kebijakan jaminan produk halal menjadi ujian bagi komitmen pemerintah terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

“Jangan sampai kepentingan industri mengalahkan kepentingan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan berdasarkan hukum dan kepentingan konsumen, bukan karena tekanan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi,” pungkasnya.(faz/ham)