Perludem Sepakat Biaya Kampanye Pilkada Dibatasi, Dorong Audit Dana di Luar RKDK

Selain biaya kampanye dan politik uang, Kafi menyebut mahar politik juga menjadi salah satu komponen yang membuat biaya Pilkada semakin mahal. Fenomena itu muncul karena partai politik memiliki posisi tawar kuat dalam pencalonan kepala daerah.

Peneliti Perludem menyebut, kondisi tersebut terjadi karena pemilihan DPRD tidak digelar serentak dengan Pilkada. Akibatnya, partai lebih dulu memiliki kursi di DPRD dan posisi tawarnya menjadi kuat dalam menentukan dukungan kepada calon kepala daerah.

Untuk mengurangi biaya politik, Perludem mendorong agar pemilihan DPRD digelar serentak dengan Pilkada sebagaimana arah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135. Menurut Kafi, skema tersebut dapat mengurangi posisi tawar partai politik yang terlalu kuat dan memperkecil ruang terjadinya mahar politik.

“Sehingga pemilihan DPRD-nya itu serentak dengan pemilihan kepala daerahnya. Jadi tidak ada yang saling mendahului, tidak ada yang memiliki bargaining position. Jadi dukungan, kemudian pembentukan koalisi ya itu memang murni karena strategi saja gitu,” jelasnya.

“Bukan karena uang, bukan karena mahar politik dan lain sebagainya. Jadi saya kira sistem itu yang kita kita perlu perbaiki dan alhamdulillah memang MK sudah mengeluarkan putusan 135,” sambungnya.