KPK Usul Kampanye Akbar Dihapus, Dinilai Picu Biaya Politik Tinggi dan Korupsi
Minggu, 19 Juli 2026 | 07:20 WIB
Ilustrasi Pilkada. Foto: Grafis suarasurabaya.net
Di sisi pendanaan, Perludem juga mendorong agar sumbangan dana kampanye lebih banyak berasal dari individu masyarakat biasa, bukan perusahaan besar. Cara ini dinilai lebih sehat karena dapat meminimalkan kepentingan korporasi dalam proses politik.
“Justru kita mau mendorong sumbangan dana kampanye itu dari individu. Individu masyarakat biasa gitu ya, dari kalangan menengah, bahkan dari kalangan bawah gitu,” pungkasnya. (bil/ham)