OTT BPN Bogor Diminta Jadi Pintu Masuk Bongkar Mafia Tanah
Selasa, 15 September 2026 | 19:30 WIB
Adian Yunus Yusak Napitupulu Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR dalam Media Briefing bertema RUU ‘Pengaturan Reforma Agraria’ di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Foto: istimewa
“Ketimpangan itu tidak akan pernah dihapus. Yang penting bagaimana kita memperkecilnya sehingga tidak mengganggu struktur kehidupan seluruh warga negara,” ungkap Azis.
Anggota Komisi II DPR tersebut menilai ketimpangan penguasaan tanah memang sulit dihilangkan sepenuhnya.
Namun, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan kesenjangan agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang lebih besar.
Azis juga menekankan pentingnya membangun sistem data pertanahan yang akurat dan terintegrasi.
Menurutnya, kebijakan reforma agraria akan sulit berjalan apabila pemerintah masih menggunakan data yang berbeda-beda antarinstansi.