Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman Kepala Staf Kepresidenan menerima langsung kritikan dari mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur (Jatim).
Dudung menilai, pemikiran para mahasiswa berada pada level strategis yang sangat intelektual karena tidak sekadar mengkritisi permukaan masalah, melainkan membedah akar persoalan tata kelola agraria, krisis ekologi global, hingga ketepatan sasaran kebijakan makro pemerintah.
Beberapa aspirasi yang diterima soal krisis ekologi dan transformasi ekonomi, visi Indonesia Emas 2045 dan demografi petani, komersialisasi riset dan ekosistem perusahaan rintisan, serta agroklimat wilayah dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu mahasiswa yang menyampaikan kritik adalah Aldian Adam Faris, dari Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan. Ia membahas pentingnya diversifikasi pangan berbasis karakteristik lokal dan komunitas adat.
Di mana, bumi tidak lagi sekadar mengalami perubahan iklim (climate change), melainkan telah memasuki fase krisis iklim (climate crisis) yang mengancam mutu tanah dan produktivitas lahan.
Ia mempertanyakan regulasi dan komitmen pemerintah dalam memimpin transformasi struktural dari pola ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berbasis ekologi (berkelanjutan) melalui pendekatan agroforestri demi menjaga biodiversitas hutan Indonesia.
“Apakah saat ini pemerintah telah memiliki program-program yang mengarah pada transformasi tersebut, yaitu mengurangi ketergantungan pada pola ekonomi ekstraktif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan, sehingga lingkungan tetap terjaga dan produktivitas pertanian juga dapat terus ditingkatkan?” tanya Aldian.
Menanggapi hal ini, Dudung menjelaskan pemerintah terus menggeser orientasi pembangunan ke arah ekonomi restoratif.
“Pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan. Jika tidak, persoalan ekologis akan berbalik menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan kita di masa depan,” tegas Dudung pada keterangan persnya, Minggu (14/6/2026).
Katanya, Kementerian terkait tengah menjalankan program adaptasi iklim yang fokus pada manajemen air, pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur irigasi massal, dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian jangka panjang.
Ada juga mahasiswa bernama Farhan Fariz Rizqullah yang mengkritik implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya belum sesuai sasarannya.
Ia mengusulkan agar pemerintah melibatkan kalangan akademisi perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan teknis dan meminta alokasi anggaran difokuskan secara masif pada daerah dengan tingkat kerentanan gizi serta stunting tinggi (balita dan anak SD).
Dudung diklaim terbuka kalau pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kastaf mengonfirmasi adanya temuan disparitas kualitas implementasi antardaerah di lapangan, termasuk kasus makanan tidak habis dikonsumsi anak-anak.
“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” tegas Dudung.
Pemerintah menetapkan tiga pilar penataan ulang MBG ke depan: standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, dan ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah kerentanan gizi tinggi serta wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Dudung menegaskan pemerintah ke depan akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam aspek pengawasan distribusi logistik dan edukasi gizi di lapangan.(lea/bil/ham)









