DPR Dorong Pengawasan Sejak Dini untuk Tutup Celah Kebocoran APBN

Harris Turino Kurniawan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan menilai upaya mencegah kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup hanya dengan memperbanyak regulasi.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini berada pada konsistensi penegakan hukum serta efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.

Harris mengatakan, Indonesia sejatinya telah memiliki perangkat aturan yang memadai untuk menjaga pengelolaan keuangan negara. Namun, tanpa pengawasan yang kuat dan penindakan yang konsisten, celah penyimpangan tetap terbuka.

“Regulasi yang dimiliki Indonesia untuk mencegah kebocoran anggaran sebenarnya sudah sangat lengkap. Persoalannya ada pada penegakan hukum dan pengawasan yang masih perlu diperkuat,” ujar Harris dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Strategi Kebijakan Publik dalam Mencegah Kebocoran Fiskal Negara” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Menurut dia, pemerintah perlu mengubah pendekatan pengawasan dari sekadar menemukan pelanggaran setelah terjadi menjadi upaya pencegahan sejak tahap awal.