Surat Edaran Wali Kota Surabaya Atur Larangan Pungutan Selain Tiga Jenis Iuran
Selasa, 14 Juli 2026 | 14:00 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan tidak semua iuran boleh ditarik oleh pengurus RT/RW. Pungutan iuran hanya diperbolehkan untuk kebersihan, kemanan, serta fasilitas umum (Fasum) yang belum diserahkan pengelolaannya ke Pemkot.
Eddy Christijanto Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya mengatakan, ketentuan itu sudah diatur dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.4.3/16871/436.1.1/2026 tentang Pembatasan Pungutan Iuran kepada Masyarakat di Lingkungan RT dan RW.
Selebihnya RT/RW tidak boleh menarik pungutan terhadap warga pindah datang, surat pengantar RT/RW, pendataan warga, pemasangan internet, serta pungutan lain di luar ketentuan yang tercantum dalam SE tersebut.
“Jadi di Surat Edaran Wali Kota nomor 100.3.4.3/16871 itu disebutkan bahwa untuk iuran warga itu yang diperbolehkan adalah iuran kebersihan, iuran keamanan dan atau penerangan dan sarana umum yang memang yang memang belum diserahkan kepada pemerintah kota. Karena fasum yang diserahkan kepada pemerintah kota itu dibiayai pakai APPD,” kata Eddy dalam program talkshow Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (17/7/2026).
Kadiskominfo mencontohkan, fasilitas yang dikelola Pemkot Surabaya antara lain seperti taman, penerangan jalan umum (PJU), maupun jalan di kawasan perumahan yang sudah diserahkan pengembang.
NOW ON AIR SSFM 100
