Wawasan Polling SS: Mayoritas Masyarakat Perlu Pembebasan Pajak Pencairan JHT

Terkait hal tersebut, Radio Suara Surabaya melakukan polling ke pendengar bertajuk “Menurut Anda, Pembebasan Pajak Pencairan JHT Perlu atau Tidak?” Hasilnya, mayoritas masyarakat menyatakan perlu adanya pembebasan pajak pencairan JHT.

Polling tersebut diambil dari media sosial Instagram @suarasurabayamedia dan secara langsung lewat pesan (WhatsApp) serta telepon yang masuk saat program Wawasan Polling berlangsung.

Berdasar data dari pendengar Radio SS yang bergabung melalui telepon dan pesan WhatsApp, sebanyak 90 persen atau 99 voters menyatakan perlu  pembebasan pajak pencairan JHT. Sedangkan 10 persen lainnya atau 11 voters menyatakan tidak perlu.

Sementara data dari instagram, sebanyak 74 persen atau 65 pengguna menyatakan perlu  pembebasan pajak pencairan JHT. Sedangkan 26 persen atau 23 penguna menyatakan tidak perlu.

Menanggapi hal itu, Timboel Siregar Sekretaris Jendaral (Sekjen) Organisasi Pekerja Indonesia sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch menjelaskan bahwa pemerintah memang perlu menghapus skema pajak progresif pada pencairan JHT, karena aturan itu menurutnya membebani pekerja yang terkena PHK, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan sulitnya mencari pekerjaan baru.