Limbah B3 Lamongan Ditolak Warga, Khofifah Minta Komunikasi yang Lebih Baik

Rencana pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Industri (PPLI) dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) oleh PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, masih ditolak warga setempat.

Penolakan warga berlangsung sejak Mei lalu dalam beberapa kesempatan, termasuk ketika sejumlah pejabat pemerintah pusat meninjau lokasi PPLI Lamongan, beberapa waktu lalu. Pembangunan yang disiapkan sejak 2013 silam itu pun terkendala.

Menanggapi ini, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mengatakan, pembangunan pengelolaan limbah di Jawa Timur termasuk di dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) Pemprov Jatim dalam RPJMD 2019-2024 yang sudah disetujui DPRD.

Pembangunan pusat pengelolaan limbah itu menjadi bagian upaya Pemprov Jatim untuk menjaga lingkungan hidup di tengah rencana penguatan industri di Jawa Timur berkontribusi menopang pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ke depan.

Kontribusi pengembangan industri di Jatim terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga akhir 2018 lalu mencapai 29,73 persen. Sementara, industri di Jawa Timur berpotensi menghasilkan 170 juta ton per tahun, yang mana 35 persen di antaranya belum terkelola.

“Maka menyiapkan lahan untuk pengolahan limbah adalah sesuatu yang niscaya,” kata Khofifah. “Pembangunan industri apapun harus seiring dengan penyiapan lahan pengelolaan limbah. Harus dikomunikasikan dengan lebih seksama.”

Karena PPLI Lamongan murni dikelola perusahaan swasta yang juga mengelola pusat pengelolaan limbah terbesar di Indonesia, di Cileungsi, Bogor, Khofifah menyarankan perusahaan itu berkomunikasi lebih baik dengan warga.

“Kalau sudah punya petanya, (akan lebih mudah,red) dikomunikasikan dengan warga di titik itu. Bisa disampaikan, ‘ini tempat pengolahannya aman diolah di sini, ditimbunnya di mana.’ Memang harus dikomunikasikan secara intensif,” katanya.(den/ipg)