Selasa, 17 November 2026

Pemerintah Diminta Evaluasi Pajak Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Laporan oleh Lea Citra Santi Baneza
Bagikan
Ilustrasi pekerja yang bekerja di sebuah pabrik. Foto: Unsplash

ASPIRASI mendesak pemerintah untuk:
1. Mengevaluasi kembali kebijakan pajak pencairan JHT
2. Memberikan pembebasan atau relaksasi pajak bagi pekerja korban PHK dan pekerja berupah rendah;
3. Menempatkan JHT sebagai instrumen perlindungan sosial pekerja, bukan objek yang memberatkan buruh saat mengalami kesulitan ekonomi;
4. Melibatkan serikat pekerja dalam setiap kebijakan yang menyangkut hak dan jaminan sosial pekerja.

“Negara jangan sampai terkesan mengambil keuntungan dari uang milik pekerja sendiri. Ketika buruh kehilangan pekerjaan, yang mereka harapkan adalah perlindungan dan keberpihakan, bukan tambahan beban,” kata Mirah. (lea/saf/ipg)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Selasa, 17 November 2026
32o
Kurs