Minggu, 16 Agustus 2026

Pemerintah Diminta Evaluasi Pajak Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Laporan oleh Lea Citra Santi Baneza
Bagikan
Ilustrasi pekerja yang bekerja di sebuah pabrik. Foto: Unsplash

ASPIRASI mendesak pemerintah untuk:
1. Mengevaluasi kembali kebijakan pajak pencairan JHT
2. Memberikan pembebasan atau relaksasi pajak bagi pekerja korban PHK dan pekerja berupah rendah;
3. Menempatkan JHT sebagai instrumen perlindungan sosial pekerja, bukan objek yang memberatkan buruh saat mengalami kesulitan ekonomi;
4. Melibatkan serikat pekerja dalam setiap kebijakan yang menyangkut hak dan jaminan sosial pekerja.

“Negara jangan sampai terkesan mengambil keuntungan dari uang milik pekerja sendiri. Ketika buruh kehilangan pekerjaan, yang mereka harapkan adalah perlindungan dan keberpihakan, bukan tambahan beban,” kata Mirah. (lea/saf/ipg)

Soerabaja10k
Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Evakuasi Kecelakaan Mobil Terguling di Gunungsari Surabaya

Truk Patah As Tutup Satu Jalur Benowo Surabaya

Sebelum Terbenam

Kecelakaan Beruntun di Gempol, Libatkan 7 Kendaraan

Surabaya
Minggu, 16 Agustus 2026
29o
Kurs