Sabtu, 3 Oktober 2026

Pemerintah Diminta Evaluasi Pajak Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Laporan oleh Lea Citra Santi Baneza
Bagikan
Ilustrasi pekerja yang bekerja di sebuah pabrik. Foto: Unsplash

ASPIRASI mendesak pemerintah untuk:
1. Mengevaluasi kembali kebijakan pajak pencairan JHT
2. Memberikan pembebasan atau relaksasi pajak bagi pekerja korban PHK dan pekerja berupah rendah;
3. Menempatkan JHT sebagai instrumen perlindungan sosial pekerja, bukan objek yang memberatkan buruh saat mengalami kesulitan ekonomi;
4. Melibatkan serikat pekerja dalam setiap kebijakan yang menyangkut hak dan jaminan sosial pekerja.

“Negara jangan sampai terkesan mengambil keuntungan dari uang milik pekerja sendiri. Ketika buruh kehilangan pekerjaan, yang mereka harapkan adalah perlindungan dan keberpihakan, bukan tambahan beban,” kata Mirah. (lea/saf/ipg)

Soerabaja10k
Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Cuaca di Pos Pantau Gunung Merapi Cerah

Posisi Mobil Tersangkut di Viaduk dari Belakang

Tersangkut di Bawah Viaduk Gubeng

Kecelakaan Beruntun di Tol Waru Arah Perak

Surabaya
Sabtu, 3 Oktober 2026
24o
Kurs