Gus Wahid menyebut sistem tersebut dapat dipelajari dari praktik di Malaysia dan Singapura, dengan makanan dikelola oleh lembaga pendidikan kemudian didistribusikan langsung kepada santri atau siswa.
“Kami usulkan. Tolong kita nyoba belajar dari negara jiran seperti Malaysia dan Singapura, untuk dikelolakan kepada lembaga pendidikan yang menerima manfaat itu untuk selanjutnya langsung didistribusikan kepada santri dan anak-anak atau murid-muridnya,” ujarnya.
Menurut Gus Wahid, sistem tersebut juga dinilai lebih fleksibel karena jumlah makanan dapat disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang benar-benar aktif di sekolah.
Ia mencontohkan, jika jumlah makanan dibatasi hingga 3.000 porsi, terdapat risiko makanan tidak segera dikonsumsi dan menjadi kedaluwarsa.
Sebaliknya, apabila jumlah penerima tidak dibatasi secara kaku, pesantren dapat mengatur kebutuhan berdasarkan jumlah santri yang aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar.








