Ratusan orang dengan KTP dan KK Surabaya terungkap memanfaatkan alamat kos-kosan yang ditinggali. Temuan ini merupakan hasil penelusuran Pemerintah Kota (Pemkot).
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, praktik itu terbongkar setelah pihaknya menelusuri satu alamat yang berisi 40 Kartu Keluarga (KK). Ternyata alamat yang dipakai adalah sebuah kos-kosan.
“Hampir rata (di Surabaya). Kos-kosan rumah tangga yang langsung dipetakkan. Jadi, alamat kos diperbolehkan untuk KTP, tapi harga (sewanya) dilebihkan,” jelas Eri dalam keterangan yang diterima Suara Surabaya pada Selasa (25/7/2023).
Atas temuan itu, Eri berencana menemui Dirjen Dukcapil Kemendagri RI pada Kamis (27/7/2023) pekan ini. Untuk memastikan aturan yang berlaku bahwa pindah alamat KK harus punya rumah.
Kalaupun numpang, penghuni asli alamat yang dipakai harus bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup anggota yang baru pindah.
“Alamat yang digunakan berarti dia membuat surat pernyataan. Maka selama lima tahun kalau ada bantuan pendidikan, kesehatan, dan lainnya, yang memberikan alamat rumah yang harus membantu,” ujarnya.
Eri juga minta, setiap ketua RT maupun RW lebih ketat lagi memberi keterangan surat keterangan domisili warga, sebelum memastikan alamat yang dipakai sudah sesuai aturan atau belum.
“Satu, kita tidak bisa jaga Surabaya. Kedua, nanti saya akan memgumpulkan RT/RW jangan mudah-mudah memberikan keterangan (domisili). Karena kasihan orang Surabaya aslinya. Karena saya bertanggung jawab sama (bantuan khusus untuk) orang Surabaya,” tandasnya.
Temuan itu diungkap Eri usai Surabaya gagal meraih predikat tertinggi Kota Layak Anak (KLA) Paripurna. Salah satu penyebab diduga karena masih ada warga luar kota khususnya anak-anak, terlantar di Surabaya dan tak dapat intervensi bantuan. (lta/saf/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
