Setnov dan Fadli Harus Segera Klarifikasi

Pertemuan Setya Novanto dan Fadli Zon masing-masing Ketua dan Wakil Ketua DPR RI dengan Donald Trump bakal calon presiden Amerika Serikat terus menimbulkan polemik dan jadi komoditas politik.

Siti Zuhro peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyarankan agar kedua pimpinan DPR tersebut saat tiba di Indonesia segera klarifikasi, sehingga rumor yang berkembang di masyarakat dan elit politik cepat selesai.

“Semua cacian, semua kritikan tajam, sorotan tajam mungkin perlu diakhiri dengan klarifikasi dari yang bersangkutan. Klarifikasi, baik dari pak Setya Novanto atau pak Fadli Zon. Dengan klarifikasi tadi itu dan dengan bukti-bukti yang konkrit, rumor politik akan usai,” ujar Siti kepada suarasurabaya.net, Rabu (9/9/2015).

Dia menilai, apa yang terlihat di media saat ini hanya tontonan sekejap, yang belum ada bukti-bukti nyata atas tuduhan atau rumor-yang berkembang. Dan dampaknyapun juga belum terlihat.

“Kita dihadapkan pada tontonan sekejap seperti itu, tapi belum ada bukti-bukti nyata dia melakukan deal, dan apa dampaknya, atau katakanlah dampak negatifnya terhadap Indonesia dan sebagainya. Kecuali ada dampak negatif yang nyata, nah itu baru masalah besar,” paparnya.

Alangkah baiknya, kata Siti, ketua dan wakil ketua DPR diberi kesempatan untuk klarifikasi terlebih dulu supaya rumor tidak jauh kemana-mana.

“Jadi, kasih kesempatan kepada ketua DPR dan wakilnya untuk mengklarifikasi, supaya tidak semakin jauh rumor-rumor politik kemana-mana. Itu yang penting,” tandasnya.

Soal klarifikasi itu sendiri, menurut Siti, pimpinan DPR tersebut langsung saja pro aktif ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD), tanpa harus menunggu panggilan terlebih dulu.

“Lebih baik, langsung datangi MKD, dan tidak perlu menunggu panggilan. Nah di MKD itu, ketua dan wakil ketua DPR langsung menyampaikan terbuka dengan press conference. Itu lebih bagus dan gentle,” Kata dia.

Tapi, Siti menegaskan, rumor politik seperti ini sebenarnya hangat-hangat saja, dan akan ganti lagi nantinya. Karena, hampir tidak ada isu yang tidak dijadikan komoditi politik.(faz/iss/ipg)