“Pemerintah jangan terus menjual kata ‘evaluasi’ sementara anak-anak terus masuk puskesmas dan rumah sakit. Evaluasi yang tidak mengubah tata kelola hanya menjadi ritual birokrasi setelah korban berjatuhan,” tegasnya.
JPPI juga menolak jika guru dibebani tanggung jawab untuk memastikan makanan MBG aman dengan cara mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
Ubaid menilai praktik tersebut menunjukkan lemahnya sistem keamanan pangan karena guru bukan petugas laboratorium maupun ahli keamanan pangan.
“Jangan jadikan lidah guru sebagai alat detektor racun. Guru bukan petugas laboratorium, bukan ahli keamanan pangan, dan bukan tameng bagi kegagalan SPPG,” jelas Ubaid.
Menurutnya, persoalan keamanan MBG tidak semestinya hanya dilihat dari kondisi makanan ketika tiba di sekolah. Pengawasan harus dilakukan terhadap seluruh rantai keamanan pangan, mulai dari dapur hingga makanan dikonsumsi siswa.

NOW ON AIR SSFM 100

